Hentikan Intimidasi! Dewan Provinsi dan Senator Siap Mediasi Konflik Petani di Lahan TNKS

RIRI DAMAYANTI

BENGKULU, sahabatrakyat.com- Senyum sumringah kembali terpancar dari wajah Adnan dan Rahman Ahmadi alias Madok, dkk. Senyum itu membuncah di sesi foto bersama usai bersua dengan dua orang penting, Selasa (16/06/2020).

Dua orang penting itu adalah M. Gustiadi dan Riri Damayanti. Edi Tiger–sapaan M Gustiadi adalah Anggota DPRD Provinsi Bengkulu dari Daerah Pemilihan Lebong dan Rejang Lebong. Sementara Riri adalah Anggota DPD RI asal Dapil Provinsi Bengkulu.

Kepada Edi Tiger dan Riri yang ditemui secara terpisah di Kota Bengkulu, Madok, Adnan dan sekitar 110 kepala keluarga lainnya yang tergabung dalam Kelompok Petani Muaro Bioa Putiak menaruh asa: solusi konkrit atas konflik petani versus investor di atas lahan bernama kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS).

Bisa berkeluh kesah di hadapan wakil rakyat agaknya barang langka nan mewah bagi Madok cs. Apalagi sudah hampir tujuh tahun mereka merasa tak berdaya kala lahan kebun mulai diusik demi proyek bendungan listrik.

Demi bisa bertatap muka hari itu, Madok dan Adnan yang tak lagi muda pun harus rela berjam-jam memacu sepeda motor dari Lebong ke Kota Bengkulu. Di atas kuda besi yang dipacu silih berganti karena letih, Madok seolah tak habis energi mengulas konfliknya dengan BTL kepada sahabatrakyat.com

Seteru petani versus investor bernama PT Bangun Tirta Lestari (BTL) ini bermula pada 2013. Lantaran kebun Madok cs dekat dengan proyek bendungan PLTA BTL itu, lewat surat resmi TNKS lalu meminta Madok cs angkat kaki dari kebun yang dia klaim sudah digarap sejak 1963.

Umur Madok baru sekitar satu tahun kala itu. Kebun itu digarap oleh ayahnya. Dari hamparan kebun itu pula lah, kata Madok, orang tuanya bertahan hidup.

TNKS sendiri sejatinya baru ditetapkan pada tahun 1996 sejak dideklarasikan pada tahun 1982 dalam Kongres Taman Nasional se-dunia III di Bali. Kawasan ini mencakup wilayah empat provinsi: Jambi, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, dan Bengkulu. Luasnya mencapai 1,4 juta hektar–sejak 2004 luasnya menjadi lebih dari 1,3 juta hektar.

Di Bengkulu, TNKS merupakan gabungan suaka marga satwa, yakni Bukit Kayu Embun dan Bukit Gedang Seblat dan hutan lindung, yakni Bukit Reges dan Hulu Sulap. Ia mencakup wilayah empat kabupaten: Mukomuko, Bengkulu Utara, Rejang Lebong, dan Lebong.

Lebong sendiri menjadi wilayah TNKS terluas kedua setelah Mukomuko. Luasan TNKS di Lebong adalah lebih dari 104 ribu hektar atau 7,53 persen TNKS. Sementara Mukomuko mencapai lebih dari 148 ribu hektar atau 10,70 persen dari luas total TNKS.

Bersama M Gustiadi alias Edi Tiger, Anggota DPRD Provinsi Bengkulu

Bagi masyarakat Lebong, konflik dengan kawasan sudah berlangsung puluhan tahun atau sejak ada keputusan-keputusan tentang status kawasan. Baik TNKS, cagar alam atau hutan lindung. Apalagi sejak dimekarkan sebagai daerah otonom, 70 persen wilayah Lebong adalah kawasan.

Persoalan petani kebun seperti Madok, Adnan dan kawan-kawan adalah puncak-puncak ‘gunung es’ konflik yang sudah lama terpendam. Di masa lalu, penyelesaian konflik kentara dengan model pendekatan keamanan. Petani dihadapkan dengan petugas bahkan aparat bersenjata. Apa yang dihasilkan? Penjara dan trauma!

Stop Intimidasi

Pegiat lingkungan Nurkholis Sastro berpendapat pendekatan keamanan sudah sangat tidak relevan. Para pihak, utamanya pemangku kekuasaan, harus mengedepankan dialog, musyawarah-mufakat. Masyarakat petani bukan diteror, diusir atau dicap kriminil. Mereka mestinya diberi ruang, alternatif, atau solusi pemberdayaan.

“Pendekatan yang dilakukan Balai TNKS selama ini adalah pendekatan aparat. Terakhir terjadi pada minggu ketiga bulan Mei lalu dengan pemasangan rambu, merusak pondok warga dan tetap menggunakan seragam,” ungkap Sastro.

Sastro juga mencatat ada intimidasi ke warga yang menggarap kebun dengan cap perambah. Puncaknya adalah dengan pemasangan patok bertulis “Hutan TNKS” oleh petugas di akhir Mei lalu.

“Oknum petugas juga merusak kunci pintu pondok tempat petani menginap. Lalu oleh BTL warga dilarang-dilarang melewati kawasan dalam wilayah PLTA BTL karena (masuk) wilayah TNKS,” imbuhnya.

“Kita sudah harus mengakhiri proses pendekatan model begini. Sudah terbukti selama 25 tahun cara-cara kemanan tidak menyelesaikan persoalan. Ke depan harus dengan pemberdayaan masyarakat,” ujar Sastro yang ikut mendampingi Madok dkk.

Sastro menjelaskan, wilayah TNKS itu punya pembagian zona. Lokasi yang tidak bisa diganggu sama sekali disebut sebagai zona inti dan zona rimba. Lalu ada zona pemanfaatan khusus dan pemanfaatan yang bisa digunakan.

Aktivis WARSI Bengkulu ini juga mengingatkan ada keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PUU/XII/2014 yang ditindak-lanjuti dengan Perpres Nomor 88/2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan yang memandatkan agar penyelesaian sengketa antara kawasan dengan masyarakat melalui skema atau program perhutanan sosial atau hutan kemasyarakatan.

“Kita memang minta supaya ada negoisasi antara masyarakat dengan pemangku kawasan, dalam hal ini Balai TNKS, dalam rangka membangun kesepahaman antara masyarakat dengan TNKS. Lebong ini 70 persen wilayahnya adalah hutan,” ujar Sastro, Selasa (16/6/2020).

Bagi Madok, berkebun di lokasinya saat ini adalah satu-satunya sumber penghidupannya sejak lama. Ia berharap negara tak menggusurnya dari situ. “BTL itu katanya tidak mau ganti rugi sepeser pun sama saya karena itu TNKS. Padahal sudah pernah ada janji (ganti rugi) dari mereka,” singkatnya.

Upaya Wakil Rakyat

Sebagai Anggota Komisi III DPRD Provinsi Bengkulu, Edi Tiger menyatakan bakal memperjuangkan harapan dan aspirasi petani asal Lebong itu. Langkah awalnya adalah meneruskan unek-unek rakyat ke pimpinan Komisi dan Gubernur Bengkulu.

Bersama Anggota DPD RI Riri Damayanti

“Nanti saya sampaikan dengan ketua komisi dan membuat pula laporan kepada gubernur Bengkulu. Mari kita selesaikan masalah yang memang sudah dua puluh tahun belum ada habis-habisnya, persoalan antara warga dengan lahan TNKS ini,” ujarnya.

Sementara Anggota DPD RI, Riri Damayanti, setelah mendengar aspirasi perwakilan kelompok petani Muaro Bioa Putiak, mengaku sudah pernah menyampaikan persoalan TNKS di Kabupaten Lebong ke kementerian terkait.

Tentang keberadaan TNKS di Lebong, kata Riri, memang sudah ia prediksi bakal menjadi masalah dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk, semakin sempit dan terbatasnya lahan yang digunakan untuk bertani.

Menurut Riri, kementerian terkait sudah merespon positif terkait masukannya untuk meninjau kembali status TNKS. “Jadi jawaban Bu Mentri saat itu adalah TNKS ini sudah puluhan tahun yang lalu dan untuk TNKS khusus Lebong, Bu Menteri (Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya, red) mengizinkan melakukan pengkajian ulang,” kata dia.

Senator Riri mengatakan upaya melahirkan solusi dari permasalahan saat ini adalah dengan berkoordinasi dengan para pihak untuk menginisisasi pengkajian ulang batas wilayah TNKS.

Untuk dilakukan pengkajian ulang, prosedurnya harus ada usulan dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat. DPD bakal mengawasi dan menampung aspirasi, katanya.

Riri lalu mencontohkan kondisi wilayah TNKS di Jambi dan Pulau Sumatera lainnya yang sudah banyak gundul dan diusulkan oleh kepala daerahnya untuk dikaji ulang batas-batas wilayahnya dan itu bisa diakomodir oleh Kementrian Kehutanan.

“Perihal disetujui atau tidak di Kementerian kita usahakan dulu. Soalnya Kementerian kemarin bilang boleh, kecuali mereka bilang tidak boleh. Anggota DPD hanya menjembatani,” kata Riri.


Pewarta: Aka Budiman | Editor: Jean Freire