10 Hektar Sawit Warga Mati Terdampak, Apa Sikap Pemkab Bengkulu Utara?

Tarmizi saat menemui Kepala DLH Kab BU Drs AKmaludin belum lama ini

BENGKULU UTARA, sahabatrakyat.com– Lembaga Aliansi Indonesia Badan Penelitian Aset Negara (LAIBPAN) Bengkulu Utara, baru-baru ini mendatangi Kantor Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bengkulu Utara.
LAIBPAN yang diterima Kepala DLH Drs. Akmaludin, mempertanyakan sikap pemerintah daerah terkait dampak yang ditimbulkan oleh PT. Agung Anugerah Kencana (AAK), yang manajemen stokpile-nya ditengarai menjadi penyebab matinya tanaman sawit milik warga di Desa Suka Makmur, Kecamatan Giri Mulya, Kabupaten Bengkulu Utara.
“Lebih kurang 10 hektar lahan sawit masyarakat mati akibat dampak dari stockpile PT. AAK. Kita minta kepada pemerintah daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup untuk tegas mengatasi masalah ini,” ungkap Tarmizi, SKM, ketua DPC LAIBPAN Bengkulu Utara.
Dikatakan Tarmizi, warga pemilik lahan sudah pernah menggelar aksi portal jalan menuntut ganti rugi. Saat itu dijanjikan dipenuhi, namun hingga kini belum kunjung direalisasikan.
“Kita meminta kepada pihak DHL untuk meyikapi hal ini dengan tegas, karena sudah hampir satu tahun,” kata Tarmizi.
Kepala DLH Bengkulu Utara Drs. Akmaludin dikonfirmasisahabatrakyat.com, Senin (2/4/2018) di ruang kerjanya mengatakan, pemerintah daerah telah memfasilitasi proses penyelesaian masalah antara warga dan perusahaan.
“Apa memang benar hal itu dampak atau tidak pihak perusahaan meminta pemerintah yang menentukan. Sudah dua kali tim dari DLH turun ke lapangan dan melihat secara langsung memang benar itu dampak. Keliatannya pihak perusahaan mencari-cari kekurangan. Ini membuat pemerintah daerah sedikit kecewa,” jelas Akmaludin.
Hal-hal yang dilanggar oleh PT AAK terkait dampak tersebut, kata Akmaludin, sudah disampaikan kepada PT AAK. “Sudah kita sampaikan ke Ibu Santi, humas PT AAK,” katanya.
Drs AKMALUDIN

Apa yang disampaikan?
“Yang pertama mereka menyalahi holing yang merupakan jalannya Rekasindo Guriang Tandang (RGT), stockpile itu di lokasinya RGT.
Kita sudah pernah mempertanyakan waktu itu, mereka bilang sudah memiliki izin kerjasama. Setelah kita chek ke pihak RGT ternyata tidak ada sama sekali, mereka tidak bisa membuktikan, berarti mereka memberikan keterangan bohong,” ujar Akmaludin.
Lanjut Akmaludin, “Setelah itu mereka datang lagi menyampaikan sejenis suspensi meminta izin dengan pertambangan provinsi untuk surat rekomendasi pemakaian holing dan stockfile itu, tetapi sampai saat ini surat rekomendasi tersebut tidak turun-turun.”
Dari kondisi itu, menurut Akmaludin, nampaknya PT. AAK kurang mentaati aturan-aturan yang ada. “Sudah dua kali kita turun biasanya tidak sampai sejauh itu, kita akan turunkan tim satu kali lagi yang terakhir kalau juga tidak bisa selesai kita kembalikan ke pihak pemerintahan desa dan kita akan tingkatkan statusnya, sebab kita pemerintah daerah hanya ingin menyelesaikan. Jangan sampai terjadi saling merugikan antara perusahaan dengan masyarakat di sekitar itu,” ujarnya.
“Kalau jalannya baik, aman-aman saja dan tidak akan ada masalah. Silakan nanti masyarakat, bila yang ketiga ini tidak tuntas, silakan dinaikkan statusnya. Tidak masalah karena keputusannya hukum yang menentukan apakah ini dampak atau tidak pihak hukum yang menentukan.”
“Kita berharap dan menghimbau kepada pihak PT AAK, yang namanya perusahaan melibatkan orang banyak dan tempatnya di tempat orang banyak. Oleh sebab itu kami mengharapkan apabila terjadi permasalahan di lapangan untuk diselesaikan jangan sampai yang kecil menjadi besar,” tutup Akmaludin.


Laporan: MS FIRMAN
Editor: JEAN FREIRE