Dana Desa Rentan Hukum, Kades Diminta Konsultasi dan Koordinasi

ilustrasi ADD
ilustrasi ADD

LEBONG, sahabatrakyat.com – Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPPKB) Kabupaten Lebong M Syahroni SSos MM mengimbau seluruh kepala desa untuk meningkatkan intensitas konsultasi dan koordinasi dengan pihak yang berkompeten terkait pengelolaan Dana Desa (DD). Apalagi ADD maupun DD sudah 99 persen disalurkan kepada seluruh pemerintah desa.

Syahroni menjelaskan, tahun ini merupakan tahun kedua penyaluran dana desa kepada pihak pemerintah desa. Mengingat jumlah dana yang sudah disalurkan cukup besar, tingkat kerentanan dan resiko hukumnya juga cukup tinggi. “Dan ini mengharuskan pemerintah desa harus benar-benar berhati-hati dalam mengelola maupun mempertanggungjawabkannya,” pesannya.

“Makanya, untuk menghindari hal yang tidak kita inginkan itu, para kades harus sering berkonsultasi dengan pihak-pihak yang terkait langsung nantinya. Baik itu Pemda Lebong, DPPKAD Lebong maupun BPMPP dan KB Kabupaten Lebong, serta TP4D Kabupaten Lebong. Koordinasi yang dilakukan, mulai dari proses administrasi pencairan hingga nanti pertanggungjawabannya,” imbau Syahroni.

Ditambahkan Syahroni, para kades dan perangkatnya, sebelum dilakukan proses penyaluran, juga sudah dibekali dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pengelolaan dana desa. “BPMPP dan KB juga memberikan bimbingan teknis terlebih dahulu sebelum pengelolaan ADD dan DD tersebut direalisasikan,” kata Syahroni. (CW1)

Editor: Jees