Karyawan Tak Dapat THR, Lapor Dinsosnakertrans

Foto : Istimewa, Ilustrasi. Gaji Pegawai
Foto : Istimewa, Ilustrasi.

Lebong – Para karyawan berbagai perusahaan swasta yang beroperasi di Kabupaten Lebong tidak perlu sungkan-sungkan mengadukan kepada pemerintah mengenai keberatan mereka terkait pembagian THR perusahaan mereka. Dimana Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Lebong membuka posko pengaduan THR bagi karyawan perusahaan swasta yang ada di Kabupaten Lebong.

Penegasan ini disampaikan Kepala Bidang Tenaga Kerja Dinas Sosial tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lebong, Januar Pribadi, S.Sos, M.Si. Ditegaskannya, untuk pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan bagi karyawan dan buruh perusahaan sudah diatur dalam Permendagri serta ditindaklanjuti dengan edaran menteri tenagar kerja beberapa waktu lalu.

Diantaranya kewajiban perusahaan tersebut, wajib meberikan THR kepada pekerja yang telah mempunyai masa kerja tiga bulan dan THR terus menerus diberikan satu kali dalam setahun. Lalu pekerja yang mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih, diberikan sebesar 1 bulan upah.

“Serta pekerja yang telah mempunyai masa kerja 3 bulan secara terus menerus tetapi kurang dari 12 bulan, diberikan secara provorsional dengan masa kerja yakti perhitungan, masa kerja kali 1 bulan upah dibagi 12. THR ini juga diberikan minimal 7 hari sebelum hari raya,” jelas Januar.

Untuk itulah, sebagai salah satu langkah pengawasan lainnya, selain memberikan surat edaran, pihaknya membuka posko THR guna melayani laporan masyarakat, pekerja/buruh. Pembukaan posko THR ini satu minggu sebelum dan sesudah lebaran.

Saat ini di Kabupaten Lebong tercatat sekitar ada 30 Perusahaan yang beroperasi, Perusahaan ini bergerak diberbagai bidang, seperti pertambangan, pembangkit listrik, perkebunan, media dan kegiatan lainnya.

“Surat edaran juga sudah kita sampaikan kepada pihak perusahaan mengenai masalah ini. Termasuk terkait kewajiban perusahaan-perusahaan yang mengharuskan memberikan THR kepada karyawan dan buruh mereka, karena memang pengaturan THR ini sudah diatur dalam UU ketenaga Kerjaan,” pungkas Januar. (CW Tar)